Cara Gerebek Pesta Gay Dikritik, Ini Tanggapan Polri



Jakarta - Koalisi LSM mengkritik cara kepolisian dalam melakukan tindakan hukum terkait penggerebekan pesta gay 'The Wild One'. Koalisi yang terdiri dari beberapa lembaga bantuan hukum (LBH) ini menilai polisi telah menyebarluaskan foto dan data pribadi orang-orang yang diamankan dari acara tersebut, tanpa mengindahkan asas praduga tak bersalah.

"Sehubungan dengan adanya keberatan terhadap informasi yang diperoleh oleh sebagian masyarakat, yang kemudian memviralkan keberatan tersebut dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri, kami menyampaikan bahwa penyebaran informasi penangkapan itu bukan dari pihak kepolisian," terang Kabagpenum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul, di Gedung Divisi Humas, Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2017).

Martinus menyebut penindakan yang dilakukan Polres Jakarta Utara adalah didasari adanya indikasi pelanggaran Undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang Pornografi. 

"Di sana diatur tentang peran-peran apa saja yang dilarang dalam kegiatan pornografi, sehingga penindakan ini berdasarkan hukum. Bukan berdasarkan kewenangan-kewenangan yang tak berbatas," ujar Martinus.

"Bilamana masyarakat keberatan dengan informasi-informasi yang beredar, silakan mendatangi kami, meminta penjelasan tentang prosesnya. Jangan keberatan itu disampaikan ke masyarakat tanpa konfirmasi kami. Bisa saja informasi yang didapat itu sepihak. Alangkah baiknya konfirmasi langsung ke kami," sambung Martinus.

Selain itu, Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara AKBP Nasriadi membantah tudingan koalisi LSM tersebut apabila polisi mengangkut 141 pria yang diamankan dengan menggunakan bus angkutan kota. Menurut Nasriadi, polisi menggunakan kendaraan operasional untuk mengangkut para pihak yang diamankan.

"Kita gunakan kendaraan operasional kita," kata Nasriadi saat ditemui di Mapolres Jakut, Jalan Yos Sudarso, Koja, Jakarta Utara.

Nasriadi mengatakan pada saat penggerebekan dilakukan, banyak masyarakat yang ikut melihat. Pada saat itu, ada masyarakat yang berada di lantai satu yang sedang fitnes. Sementara polisi fokus pada penanganan penggerebekan di lantai dua dan tiga.

"Yang jelas pada saat penangkapan itu, kita bergerak banyak masyarakat yang melihat. Kemudian, sesama mereka pun handphone masih dipegang mereka. Handphone masih dipegang mereka masing-masing," ucap dia.

"Jadi posisinya itu ada yang di lantai satu, lantai dua, ada yang di lantai tiga. Kita kemarin fokusnya ke orang-orang yang ada di lantai dua dan tiga. Lantai satu kan orang-orang nge-gym tuh. Nge-gym kan tidak ada tindak pidananya," sambung Nasriadi.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Advokasi untuk Tindak Kekerasan mengecam tindakan sewenang-wenang itu. Koalisi ini terdiri dari LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICJR, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Arus Pelangi. Koalisi juga memberikan tiga tuntutan bagi kepolisian, yaitu:

1. Tidak menyebarkan data peribadi korban karena ini adalah bentuk ancaman keamanan bagi korban dan pelanggaran hak privasi setiap warga negara.
2. Tidak menyebarluaskan foto dan/atau informasi lain yang dapat menurunkan derajat kemanusiaan korban. 
3. Memberikan hak praduga tak bersalah bagi korban dan bila korban dinyatakan tidak bersalah untuk segera dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya. 

Sumber : detik.com

Komentar

Postingan populer dari blog ini

7 Film dengan Budget Wow Sepanjang Sejarah Perfilman

Ini Dia Pakaian Olahraga Masa Depan, Mau?

10 Karakter Animasi Hewan Lucu Yang Terlihat Sama dengan Aslinya